- June 25, 2024
- News
Mengenal Program LAUTRA, Upaya Kelola Kawasan Konservasi Perairan RI
Direktur Kelautan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Moh Rahmat Mulianda mengatakan, proyek Laut untuk Kesejahteraan (Lautra) merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Rahmat menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan antara Kementerian PPN/Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kementerian Kelautan dan Perikanan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keuangan, universitas atau lembaga pendidikan, media, lembaga donor dan mitra pelaksana, yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (20/6/2024).
Rahmat menyebut, Lautra merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi laut dan perikanan terumbu karang, serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat lokal di 11 Provinsi, termasuk NTT.
Program Lautra mencakup empat komponen utama, salah satunya adalah komponen tiga yang fokus pada pembiayaan berkelanjutan untuk konservasi terumbu karang dan mata pencarian masyarakat.
Program Lautra komponen tiga didukung oleh dana hibah pro-blue melalui World Bank dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF.
Pertemuan yang digelar di Kupang ini, bertujuan untuk memaparkan rencana implementasi komponen 3 Lautra, khususnya dalam penyusunan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk infrastruktur kawasan konservasi laut dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (HMKM) serta membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan di NTT.
Khusus untuk Provinsi NTT, kegiatan program Lautra akan difokuskan pada dua kawasan konservasi perairan yaitu KKPN Laut Sawu dan KKPF Selat Pantar-Alor.
Rahmat menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mengembangkan blue finance di wilayah NTT.
“Melalui kajian pemetaan potensi dan strategi pengembangan mata pencarian alternatif bagi masyarakat yang berada dalam kawasan maupun area sekitarnya yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi,” ujar dia.
Rahmat menjelaskan, program Lautra sejalan dengan rencana capaian RPJMN 2025-2029, yang akan menjadi pedoman pembangunan nasional bagi pemerintah yang akan datang.
Rahmat juga menekankan, proyek Lautra merupakan inisiatif revolusioner untuk pembiayaan inovatif dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Direktur Eksekutif ICCTF Tonny Wagey mengatakan, komponen 3 proyek Lautra memperkenalkan strategi pendanaan inovatif untuk konservasi dan ekonomi pesisir yang bertujuan untuk memperkuat kerangka kebijakan.
Selain itu mengembangkan investasi jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, guna meningkatkan pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi dan perikanan serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Tonny menyampaikan, kegiatan ini akan dilaksanakan oleh mitra yang mencakup kunjungan ke lokasi target intervensi Lautra di NTT yang merupakan bagian dari WPP 573 dan diskusi dengan para pemangku kepentingan.
“Dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT, terutama terkait data dan informasi kawasan konservasi sangat kami harapkan untuk kelancaran implementasi program ini,” ujar Tonny.
Inovasi pendanaan yang dikembangkan melalui program Lautra ini, lanjut Tonny, merupakan salah satu kunci keberhasilan program pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.
Instrumen pendanaan seperti Coral Bond, adalah obligasi yang sangat menarik bagi investor yang saat ini menjadikan keberhasilan konservasi ekosistem sebagai dasar pembayaran keuntungan investasi berdampak yang marak di seluruh dunia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT Sulatri HI Rasyid,menyambut baik adanya kegiatan Lautra di wilayahnya.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga laut melalui konservasi perairan berbasis desa, adat, dan religi,” kata Sulatri.