Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi

Jakarta- Indonesia Climate Change Trust Fund bersama dengan Kementerian PPN/ Bappenas dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, melaksanakan webinar bertema “Membangun Kembali Industri & Masyarakat yang Lebih Tangguh Pascapandemi” yang akan diselenggarakan pada Jumat, 15 Mei 2020 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya untuk menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan serta meminimalisirkan dampak dari resiko krisis akibat pandemi Covid-19. Diskusi ini membahas mengenai strategi pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan pascapandemi. Peserta yang hadir mengikuti webinar ini (terhitung via zoom) berjumlah 435 orang.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut memainkan peran sentral yang tak terbantahkan di Indonesia. Dengan area perairan yang hampir empat kali lebih besar dari luas daratannya, sektor kelautan dan perikanan memainkan peran penting dengan kontribusinya terhadap ketahanan pangan, mata pencaharian, dan penerimaan devisa. Saat ini, lebih dari 6 juta orang terlibat di sektor kelautan dan perikanan Indonesia, termasuk pebisnis dan nelayan kecil.

Pandemi Covid-19 ini memiliki pengaruh terhadap sektor kelautan dan perikanan. Beberapa di antaranya adalah penurunan produksi dan terganggunya rantai pasok akibat social dan physical distancing, serta beberapa wilayah yang mengalami pembatasan akses sementara. Hal tersebut berdampak tidak hanya pada pebisnis besar, namun juga keseluruhan rantai pasok termasuk pengiriman produk ikan, pakan, hingga akses pasar nelayan/petambak tradisional. Kondisi pandemi ini pun menyoroti pentingnya ketangguhan pada sektor kelautan dan perikanan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini, sekaligus untuk meminimalisir dampak dari risiko krisis yang mungkin terjadi di masa depan.

Diskusi online ini  membahas peranan dari berbagai sektor di dunia perikanan, antara lain sektor perencanaan, keuangan, bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Diskusi ini juga akan membahas instrumen (seperti pembangunan, keuangan, moda bisnis) yang dapat membantu industri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan yang muncul saat ini akibat Covid-19, sekaligus membantu pemulihan dan membangun industri dan masyarakat perikanan yang lebih tangguh di masa depan.

Webinar dibuka dengan Keynote Speach oleh Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc – Deputi Bidang Kemaritiman & SDA Kementerian PPN / Bappenas yang membahas mengenai “Pentingnya Ketangguhan Sektor Perikanan“.  Dr. Ir. Arifin Rudiyanto, MSc menyampaikan bahwa pandemik menyadarkan kita untuk kembali mendefinisikan hubungan dengan alam. Perlu diingat kembali bahwa kejadian ini tidak terlepas dari rusaknya sumber daya alam dan habitatnya. Eksploitasi berlebihan pada sumberdaya alam di darat dan laut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu penyebab munculnya pandemik. Sebagai respon menghadapai pandemik, diberlakukanlah pembatasan aktivitas yang menyebabkan terhambat dan terhentinya kegiatan. Disrupsi terhadap supply chain produk pangan pada bidang perikanan, dalam waktu lama dapat menimbulkan krisis pangan pada skala lebih besar. Pada sektor perikanan, disrupsi terhadap aktivitas manusia dalam masa pandemik banyak membawa kerugian secara ekonomi terhadap beberapa sektor seperti: (1) pariwisata; (2) perikanan; dan (3) jasa kelautan lainnya. Pandemi ini memang merugikan perekonomian, namun dilain sisi juga memberi dampak positif yaitu menurunnya tingkat eksploitasi pada bidang tersebut diharapkan dapat menciptakan effect refugia bagi sumberdaya dalam pemulihan stok dan kondisi lingkungan secara umum.

Intervensi jangka pendek yang diusahakan oleh pemerintah antara lain:

1. Membatasi dampak kerugian/kerusakan, dengan membantu stakeholder paling rentan dan mengalami dampak terburuk.
2. Memastikan aspek keamanan pelaku perikanan, dengan pemberian masker, alat pelindung diri, dan sterilisasi infrastrutur perikanan.
3. Memberikan stimulus pemulihan, seperti program GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan).

Dalam intervensi hal-hal yang sudah dan diharapkan untuk dilakukan adalah meningkatkan daya tahan supply chain serta membuat supply chain baru, meningkatkan akses kelancaran logistik, membuat skema baru ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor perikanan, serta memperbaiki praktik penangkapan ikan.

Selain itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rencana dan pelaksanan intervensi di lapangan, diantaranya komprehensif dan terintegrasi, efektif, rasional, dan cepat. Pendekatan kebijakan yang diharapkan adalah inklusif/partisipatif  dengan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan, tidak mudah disalahgunakan dan transparan, serta terbatas hanya untuk kalangan dan masa tertentu pada jenis intervensi yang berkaitan dengan stimulus keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Perlu adanya perbaikan kesetaraan dalam aspek ketenagakerjaan sehingga tercipta ketahanan ketenagakerjaan dalam bidang kelautan. Diversifikasi rantai pasokan dari business as usual ke arah yang lebih inovatif sehingga tercipta ketahanan dalam supply chain produk-produk kelautan.

Kemudian webinar dilanjutkan dengan paparan oleh Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM – Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN / Bappenas dengan topik “Landasan yang Telah & Dapat Membantu Pemulihan Sektor Kelautan & Perikanan Saat & Pasca Covid-19 “.

Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya social distancing dan physical distancing sebagai salah satu upaya mencegahan Covid-19 berdampak pada tutupnya sejumlah besar pasar ikan dan restoran sehingga permintaan ikan berkurang, turunnya harga, serta berkurangnya kegiatan perikanan.

Covid-19 telah mempengaruhi sektor kelautan dan perikanan. Beberapa dampak ini di sektor perikanan dan kelautan adalah tidak terserapnya hasil produksi mengakibatkan turunnya harga komoditas, turunnya daya beli masyarakat karena menurunnya penghasilan dan kenaikan harga kebutuhan rumah tangga, meningkatkan resiko terpapar penyakit karena usaha perikanan cenderung dilakukan berkelompok, dan penurunan industri perikanan akibat penurunan permintaan dan gangguan pasokan.

Salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang berkaitan dengan Pengelolaan Ruang Laut adalah mengenai Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkedilan serta Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Terdapat tujuh upaya penanganan dampak Covid-19 yang dilakukan pemerintah, yaitu:

• Pendataan untuk produksi perikanan (baik tangkap dan budidaya), jaringan dan kapasitas sarana prasarana infrastruktur cold storage.
• Penguatan akses pemasaran hasil produksi perikanan.
• Kemudahan restrukturisasi pinjaman terkait pembayaran angsuran pinjaman/margin dari Badan Layanan Usaha-Lembaga Penguatan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP).
• Pelayanan perizinan berusaha tetap diberikan kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
• Perluasan penerima manfaat untuk kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Ikan (Gemarikan).
• Mengusulkan agar produk ikan masuk sebagai salah satu bahan pokok penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
• Perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya ikan.

Fokus utama kebijakan sektor perikanan setelah pandemik adalah pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, melalui penguatan ketahanan pangan dan infrastruktur, seperti penguatan jaminan usaha, korporasi nelayan, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan stimulus, mengimplementasikan jaring pengaman sosial untuk nelayan dan pekerja sektor perikanan.

Sesi webinar selanjutnya, dilanjutkan oleh Dr. Tonny Wagey – Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi “Membangun Kembali Industri & Masyarakat Perikanan yang Lebih Tangguh Pasca Pandemi “. Dr. Tonny Wagey memandu jalannya webinar bersama beberapa narasumber dengan point penting yaitu sebagai berikut :

Kurnia Yuniakhir – Kepala Bagian Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK telah memiliki program asuransi nelayan. Untuk mengakses asuransi tersebut terdapat beberapa kriteria peserta asuransi, di antaranya maksimal kapal 10 GT, tidak pernah mendapat program asuransi dari pemerintah, jika sudah mendapatkan bantuan kredit KKP tidak dapat mendaftar lagi, tidak menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang dan berbahaya bagi keberlangsungan lingkungan, dan sebagainya.

Kebijakan OJK dalam Asuransi Nelayan, sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan agar asuransi pelaksana dan dinas KP untuk meningkatkan kepesertaan.
2. Sosialisassi dan edukasi.
3. Mendorong penggunaan IT agar mempermudah pendaftaran

 

Gibran Huzaifah – CEO E-Fishery

E-Fishery merupakan aplikasi untuk pencatatan data perikanan budidaya, seperti jadwal memberi makan ikan, berapa jumlah yang mati, panen, jumlah ikan dalam kolam, dan lainnya. Aplikasi tersebut dapat diakses melalui telepon genggam. Kegiatan yang telah dilakukan E-Fishery dalam mendukung perikanan tangguh antara lain memasarkan pakan, memasarkan hasil panen langsung dengan pabrik ke restoran, serta menawarkan pembiayaan ke fintech lain.

Berdasarkan data yang didapat, konsumsi ikan di masa PSBB naik di level rumah tangga karena masyarakat sadar bahwa ikan merupakan makanan yang sehat.

1. Konsumsi naik namun distribusi dan kebiasaan makan ikan yang berubah.
2. Restoran tutup dan pembudidaya ikan tidak bisa jual langsung ke rumah tangga.
3. Perlu cara menghubungkan persediaan ikan dari pembudidaya ke konsumen.

Hal yang juga dapat dilakukan adalah program bundling ikan dengan bantuan sosial, melakukan crowdfunding dan melakukan partnership dengan startup lain. E-fishery juga memiliki program untuk membeli ikan di e-fishery untuk kemudian diolah di perusahaan catering, selanjutnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

 

Arief Wijaya – Manajer Senior Iklim dan Hutan, WRI Indonesia

Pendekatan WRI dalam sektor kelautan dan perikanan penting untuk pembangunann ekonomi dan lingkungan hidup. Adanya disrupsi pandemik Covid-19, proses tersebut akan memberikan dampak pada distribusi dan pemasaran yang akan berubah. Hal yang paling terdampak karena adanya pembatasan perjalanan antara lain wisata berbasis laut dan pesisir, selain itu pula mencakup hal sebagai berikut :

1. Pembangunan masyarakat yang dapat beradaptasi (reseilient) perlu adanya aktivitas produksi yang lebih baik. Distribusi pemasaran hasil perikanan harus lebih baik, misalnya dengan menggunakan online market sehingga memperpendek rantai distribusi.
2. Kegiatan pariwisata berbasis pesisir atau laut saat ini perlu dilengkapi dengan protokol kesehatan. Dalam kondisi saat ini dapat dimanfaatkan dengan melakukan konservasi ekosistem pesisir.
3. Pilar ketangguhan yang mengedepankan masyarakat yang paling rentan, inovasi, serta ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut yang sehat.

 

Mari bersama menghadapi pandemi dengan membangun strategi serta melaksanakan inovasi untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan di Indonesia!

 

Materi atau paparan dari para narasumber dapat diakses di sini.