July 3, 2019

Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia

Jakarta – Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mendukung kegiatan Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia yang diselenggarakan pada 26 Maret 2019 di Bappenas. Kegiatan ini dihadiri sekitar 350 peserta dari berbagai instansi pemerintah, organisasi hingga media massa termasuk juga duta besar dan pejabat tinggi dari berbagai instansi, antara lain Duta Besar Denmark, Duta Besar Inggris, Duta Besar Norwegia, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim.

Dalam kegiatan ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas menyampaikan bahwa dalam periode 50 tahun terakhir, Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan di sektor lingkungan seperti polusi udara dan air, penyusutan hutan, urbanisasi yang tidak teratur, berkurangnya sumber daya alam, serta perubahan iklim dan dampaknya. Indonesia juga masih menjadi salah satu negara penghasil Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar di dunia.

Tanpa adanya kebijakan Pembangunan Rendah Karbon, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan hingga 4,3% pada tahun 2045. Namun, dengan adanya intervensi kebijakan rendah karbon diperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat secara bertahap hingga 5,7% pada tahun 2045.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas juga menekankan bahwa Indonesia harus beralih dari model ekonomi Business As Usual ke pola inovatif dan berkelanjutan. Dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon, terdapat 5 kebijakan utama sebagai strategi untuk mewujudkan visi pembangunan rendah karbon, yakni:

  1. Transisi Menuju Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi
  2. Perlindungan Hutan, Moratorium Gambut dan Meningkatkan Reforestasi
  3. Penanganan Sampah dan Pengelolaan Industri
  4. Meningkatkan produktivitas lahan pertanian
  5. Perbaikan Kelembagaan dan Tata Kelola

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro dalam pidato kuncinya menyampaikan bahwa LCDI menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dari RPJMN 2020-2024. Beliau menambahkan bahwa terdapat dua hal yang menjadikan Pembangunan Rendah Karbon menjadi keharusan untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pertama, LCDI diharapkan bisa menjadi win-win solution bagi pembangunan ekonomi dan lingkungan. Kedua, LCDI diharapkan bisa menjawab isu pada tiga pilar SDGs, yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial.

“Buku yang diluncurkan pada hari ini adalah awal dari sebuah ide, namun Implementation is above everything. Implementasi harus menjadi tulang punggung, dan kita harapkan buku ini tidak hanya menjadi karya akademik, namun juga menjadi pegangan untuk membawa pembangunan Indonesia yang berkelanjutan” ujarnya.

Beberapa kisah sukses pelaksanaan ICCTF dalam implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) misalnya di Kabupaten Kupang dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur melalui pengembangan sistem budidaya padi SRI (System of Rice Intensification) sebagai alternatif produksi pertanian ramah lingkungan. Intervensi yang dimulai sejak tahun 2016 ini berhasil meningkatkan produktivitas padi hingga 200%. Program ini menjadi upaya menstabilkan produksi padi di Indonesia dengan pengelolaan tanaman yang adaptif, sehingga disamping meningkatkan perekonomian petani, juga sekaligus menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).