Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong adanya pendanaan inovatif Blue Financing (Pendanaan Biru) untuk pengembangan pembangunan Blue Economy (Ekonomi Biru) di Indonesia. Untuk pendanaan
Tangkapan layar Plt Deputi Maritim dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati. ANTARA/Aditya Ramadhan Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan pendanaan inovatif berupa blue financing untuk
Technical Workshop Blue Finance Strategy di Jakarta, Rabu, 14 September 2022. (Foto:Opsi/Fernandho Pasaribu) Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong adanya pendanaan inovatif Blue
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo (tengah) dalam Blue Finance Accelerator Program Kick-off and Consultation Program for the Blue Economy Development in
Kementerian PPN/Bappenas melalui ICCTF turut serta dalam upaya mendukung komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pencapaian TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developmen Goals) dan Program Blue Finance Accelarator (BFA), untuk memperkuat kapasitas serta
Hutan Bakau atau mangrove di Gili Petagan, Lombok Timur, NTB Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Agence Francaise de Developement (AFD) menginisiasi sebuah program yang bernama Blue Carbon Strategic Framework. Dalam program itu, ketiga pihak berkomitmen untuk mendorong pengintegrasian karbon biru dalam…
Read More“Sebagai negara maritim yang mempunyai 17.000 pulau, Indonesia memiliki potensi dalam pelaksanaan perdagangan karbon di sektor pesisir.” Praktik pelaksanaan perdagangan karbon di Indonesia secara khusus memiliki misi utama guna merealisasikan target pemenuhan Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% dengan usaha sendiri serta 41% dengan bantuan pihak internasional. NDC sendiri merupakan…
Read MoreJAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa di 2045 mendatang, bertepatan dengan 100 Tahun Kemerdekaan, Indonesia akan semakin meneguhkan posisi sebagai negara maritim. “Cara berpikir maritim akan berbeda dengan cara berpikir kontinental. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, cara berpikir maritim harus kita kedepankan, harus di-streamline,…
Read More