August 12, 2020

Mampu Dongkrak Ekonomi Nasional, Bappenas Dorong Pelestarian Terumbu Karang

Jakarta – Terumbu karang (coral reef) yang sehat mampu menjadi solusi dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional saat masa pandemi. Para ahli kelautan optimistis, terumbu karang yang sehat mampu mendongkrak kekuatan ekonomi nasional sekaligus menyejahterakan masyarakat.

Sebaliknya, jika terumbu karang sakit, rusak, atau bahkan mati, maka aset nilai ekonomi dari terumbu karang tak dapat dipetik manfaatnya.
Menurut hitungan United Nations Environment Programme (UNEP), apabila seluruh ekosistem terumbu karang dikelola dengan baik, valuasi aset terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) Indonesia mencapai US$ 37 miliar. Setara dengan Rp. 540 triliun pada 2030.

“Pelestarian sumber daya pesisir, dalam hal ini terumbu karang dapat menjadi salah satu contoh nyata bagaimana upaya menjaga lingkungan. Sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat dan nasional,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam arahannya pada Kick Off Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI).

Kegiatan ini diselenggarakan di Ruang Rapat Djunaedi Hadisumarto Kementerian PPN/Bappenas, Kamis (30/7).

COREMAP-CTI merupakan pilot project yang dilaksanakan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat. Fokus proyek ini adalah mengelola dan memanfaatkan ekosistem terumbu karang serta kawasan konservasi perairan.

Bappenas berperan sebagai enabler bagi pemangku kepentingan dengan menjadi wadah dalam pembangunan partisipatif dengan prinsip Thematic, Holistic, Inter-conntected, dan Spatial (THIS).

“Hal ini diimplementasikan dalam bentuk pilot project yang dilakukan COREMAP-CTI. Diharapkan pilot project ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diadopsi oleh berbagai pihak terkait,” ujar Suharso.

Kepala Bappenas menegaskan, ekosistem terumbu karang menjadi tempat bermain, berlindung, dan sumber pakan bagi sekelompok ikan. Tak hanya itu, terumbu karang juga mampu meredam energi arus laut sehingga dapat mencegah abrasi pantai.

Demi masa depan terumbu karang Indonesia, urgensi pelaksanaan COREMAP-CTI sangat tinggi. Terutama untuk menghentikan kerusakan terumbu karang. Di beberapa wilayah laut, terumbu karang terancam punah lantaran pengeboman ikan dan bahan kimia beracun yang dipakai nelayan untuk menangkap ikan.

“Pola hidup masyarakat yang tak ramah lingkungan seperti membuang limbah plastik hingga terjadinya sedimentasi pun tentu mencemari ekosistem terumbu karang,” kata Kepala Bappenas.

Lanjut menteri PPN ini, ancaman lain datang dari pemanasan global. Di mana kenaikan suhu laut menjadikan sejumlah terumbu karang mengalami pemucatan (bleaching). Kondisi ini juga dialami kawasan terumbu karang Great Barrier Reef Australia yang memiliki nilai aset ekonomi sebesar US$ 56 miliar, setara dengan Rp 775 triliun.

“Berbagai ancaman tersebut perlu diantisipasi sejak dini. Salah satunya melalui konservasi ekosistem terumbu karang, agar tetap sehat. Sehingga nilai ekonomi, baik dari para turis yang ingin menikmati keindahan ekosistem terumbu karang, wisata memancing, maupun jasa-jasa lainnya seperti penginapan, serta sewa transportasi, dan peralatan selam (diving) tetap dapat dipetik,” ucapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menambahkan, pemerintah Indonesia memiliki beberapa strategi mengelola sumber daya pesisir dan laut.

Ia mengungkapkan, pada 2019, luasan kawasan konservasi mencapai 23,34 juta hektare, setara dengan 7,18 persen dari total perairan Indonesia. Pada tahun 2030 ditargetkan luas kawasan konservasi dapat mencapai 32,5 juta hektare atau setara dengan 10 persen total perairan.

Saat ditanya soal kebijakan yang mencabut kebijakan pelarangan penggunaan cantrang, ia mengatakan bahwa fungsi pengawasan akan tetap ditingkatkan.

“Selama itu masih sesuai dengan cita-cita kita, kenapa tidak. Bahkan dunia pun masih menggunakan alat tangkap itu. Kita harus mendorong perekonomian masyarakat pesisir. Nelayan tidak mungkin menggunakan cantrang hingga ke dasar laut. Karena itu akan merusak cantrang mereka. Oleh sebab itu, penggunaan cantrang akan kita awasi. Ukuran cantrangnya dan juga panjang talinya akan terus kita awasi,” kata Edhy.

Kendati demikian, lanjut Edhy, masih banyak nelayan belum memahami pengoperasian cantrang, yang kadang-kadang menabrak wilayah nelayan tradisional. Sehingga mengganggu alat tangkap nelayan di wilayah tersebut.

Oleh sebab itu, kata dia, ukuran cantrang akan diawasi dan zonasi penggunaan cantrang akan diatur sesuai dengan ukurannya. Supaya tidak merusak wilayah nelayan tradisional dan juga biota laut.

Sumber artikel indnews.id pada 30 Juli 2020