September 29, 2020

Bappenas Ingin Bermitra dengan Industri Perikanan

Bappenas berencana membangun kemitraan dan mengembalikan kepercayaan para pelaku industri perikanan terhadap pemerintah.

Jakarta – Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sri Yanti JS berencana membangun kemitraan dan mengembalikan kepercayaan para pelaku industri perikanan terhadap pemerintah.

Dia mengatakan, selama lima tahun terakhir, terdapat jurang kecurigaan antara pemerintah dengan para pelaku industri perikanan. Padahal menurut dia, dasar dari kemitraan itu adalah rasa saling percaya antara dua belah pihak yang bekerja sama.

“Selama ini kan ‘diuyah-uyah’ (disamaratakan) semua pengusaha itu maling, padahal kan tidak semua. Jadi pengusaha juga pada komplain, ‘kita yang legal kok dicap melakukan yang begitu-begitu’. Itu di sisi pengusaha keluhannya,” ujar Sri di Hotel Gran Melia Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Sri menyampaikan, tidak semua para pengusaha industri perikanan melakukan penangkapan komoditi laut secara ilegal. Kendati demikian, dia juga tak menampik jika ada pelaku industri perikanan yang melanggar aturan.

“Tapi kelemahannya juga memang banyak sih pengusaha yang nakal. Nah itu, komunikasi mungkin kuncinya ya. Itu yang lebih baik. Kita membangun asas kepercayaan dulu untuk kita bisa membangun kemitraan yang efektif,” ucapnya.

Senada dengan Sri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan/Perencana Utama Bappenas, Gellwynn Jusuf juga meminta pemerintah membangun kepercayaan dengan pelaku industri kelautan.

“Kita meminta pemerintah membangun kemitraan terhadap industri, membangun trust, kepercayaan,” kata Gellwynn dalam Workshop Hasil Kajian Bio-Ekonomi Perikanan Udang di WPP 718 yang diadakan ICCTF di Hotel Gran Melia Jakarta, Kamis, 10 September 2020.

Menurut Gellwynn, kepercayaan tersebut sangat baik untuk membangun industri kelautan lebih sehat. Kata dia, hal itu demi validitas data terkait jumlah hasil laut yang diperoleh pelaku industri dengan data yang dilaporkan ke pemerintah.

Sumber artikel tagar.id pada 10 September 2020