Peluncuran Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045

Pada Senin (21/9), Kementerian PPN/Bappenas meluncurkan Peta Jalan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karbon Biru 2026–2045 di Gedung Bappenas Taman Suropati, Jakarta. Dokumen ini disusun bersama Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), dengan dukungan pendanaan Agence Française de Développement (AFD) dan implementasi oleh WRI Indonesia.

Mengapa Peta Jalan Ini Penting?

Ekosistem karbon biru — mangrove, lamun, dan rawa pesisir — menyimpan karbon dalam jumlah besar sekaligus menjaga ketahanan masyarakat pesisir. Selama ini, perencanaan pembangunan nasional belum menempatkannya secara terintegrasi. Peta jalan ini menjadi acuan bersama lintas sektor untuk melindungi dan mengelola ekosistem tersebut secara berkelanjutan.

Tiga Capaian Utama: Alam, Iklim, Masyarakat

Peta jalan ini mengusung tiga capaian utama yang saling menguatkan:

• Alam — ekosistem pesisir terjaga dan dikelola secara berkelanjutan.
• Iklim — karbon biru diakui dan diintegrasikan dalam aksi mitigasi perubahan iklim nasional.
• Masyarakat — kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat melalui pemanfaatan ekosistem yang berkelanjutan.

Lima Pilar Pengarusutamaan Karbon Biru

Tiga capaian tersebut ditopang oleh lima pilar:

• Kebijakan, regulasi, dan perencanaan — mendorong regulasi yang mendukung pengelolaan ekosistem karbon biru.
• Kelembagaan — memperkuat koordinasi lintas instansi dan pemangku kepentingan.
• Data dan ilmu pengetahuan — menyediakan satu data karbon biru yang kredibel.
• Pendanaan — membangun skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
• Pemberdayaan masyarakat — meningkatkan peran serta masyarakat pesisir.

Dari Visi Menuju Aksi Kolektif

Melindungi karbon biru berarti menjaga laut, iklim, dan masa depan masyarakat pesisir. Dari kebijakan hingga pembiayaan, dari data hingga masyarakat — aksi kolektif adalah kunci mewujudkan ekosistem pesisir yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.