Mitra Pelaksana Paket 6: Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)

Judul Program: Berangkat dari Adat: Penguatan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu – Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat – Provinsi Papua Barat.

Lokasi

  • Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur
  • Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat 

Jumlah dana: USD 598,000

Periode: Juli 2020 – Februari 2022 (19 bulan)

Tujuan:

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Kemitraan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan dan pembelajaran Terbaik Kelola adat dalam penerapan Right Based Fihseries Management (RBFM). 

Latar belakang:

TNP Laut Sawu terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang melimpah, diantara Cetacean (paus, lumba-lumba) serta Sirenian (Dugong) serta ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, serta terumbu karang. Perkembangan wisata di NTT termasuk di wilayah TNP Laut Sawu dan sekitarnya cukup pesat beberapa tahun belakangan ini. Untuk itu, diperlukan program pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat di TNP Laut Sawu dan sekitarnya. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi baik secara langsung dan tak langsung bagi 137.362 orang atau 30.599 kepala keluarga di 4 kabupaten di NTT.

Ruang Lingkup: 

  1. Penguatan dukungan kebijakan pemda kabupaten/provinsi di 2 lokasi sasaran terhadap pengakuan dan perlindungan tenurial sistem Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA);
  2. Pelaksanaan kajian kelayakan dan kesepakatan mengenai lokasi KMHA yang akan menjadi pilot activities;
  3. Pelaksanaan kajian baseline Rights-Based Fisheries Management (RBFM) dan kajian dampak sosial ekonominya secara partisipatif;
  4. Pelaksanaan kajian ekonomi dan biologi yang menjadi masukan dalam rencana pengelolaan input, output dan and process control;
  5. Penyusunan rencana pengelolaan perikanan berkelanjutan berbasis hak (Right-based Sustainable Fisheries Management atau RB-SFM);
  6. Pengembangan kemitraan dalam tata kelola perikanan karang dan pengolahan hasil tangkapan oleh kelompok dampingan KMHA dengan prinsip RB-SFM, melalui kemitraan usaha dengan pelaku usaha perikanan;
  7. Penguatan kapasitas KMHA dampingan dalam menerapkan tata kelola perikanan karang dengan prinsip RB-SFM dan pengolahan hasil tangkapan dengan prinsip RB-SFM;
  8. Pengembangan pembelajaran dari pilot activities di TNP Laut Sawu dan SAP-KRA dari hasil monitoring dan evaluasi dalam bentuk Best Management Practices (BMPs);
  9. Koordinasi dengan pemda dan pelaku lainnya dalam pengembangan pembelajaran dari pilot activities di TNP Laut Sawu dan SAP-KRA;
  10. Terselenggaranya manajemen dan tata laksana proyek serta kegiatan yang efektif dalam mencapai tujuan proyek;
  11. Penguatan sistem manajemen proyek, kelengkapan tim pelaksana, dan sarana-prasarana kerja di 2 lokasi sasaran dalam mencapai target rencana proyek;
  12. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan periodik; serta audit kinerja dan audit keuangan proyek.