November 4, 2019

Mendulang Karbon di Negeri Sejuta Kolong

  • Pulau Belitung, Bangka Belitung, pernah dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia bahkan dunia. Kini, masa keemasan timah Belitung, telah lewat. Tak hanya menyisakan kolam-kolam bekas tambang di daratan, juga kerusakan laut, terumbu karang karena eksploitasi mineral pantai dan lepas pantai.
  • Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) menyebutkan, terumbu karang di Belitung, rusak terutama karena sedimentasi dari penambangan legal maupun ilegal.
  • Adalah Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu, Belitung, memperoleh izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan lindung seluas 757 hektar di lahan bekas tambang pada salah satu desa di Tanjung Pandang. Mereka membangun Belitung Mangrove Park, memanfaatkan jasa lingkungan untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan.  
  • Belitung Mangrove Park adalah program, yang disusun bersama Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Program ini, soal bagaimana merehabilitasi lahan bekas tambang jadi taman wisata mangrove, upaya rehabilitasi lahan dan sekuestrasi karbon.

Kolam-kolam itu terlihat dari udara menjelang pesawat mendarat di Bandara Internasional HAS Hanandjoeddin, Belitung. Lubang muncul di kehijauan rerimbunan pohon, pantai putih, atau lepas pantai di kelilingi laut membiru. Cerukan berair itu sebagian besar merupakan bekas tambang timah.

Sahani Saleh, Bupati Belitung, mengatakan, julukan Belitung selain sebagai Belitung sebagai Negeri Laskar Pelangi juga Negeri Sejuta Kolong. Kalau yang pertama mengambil nama dari novel inspiratif Laskar Pelangi, karya pemuda Belitung, Andrea Hirata, nama satu lagi karena banyak kolam bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja. Dalam bahasa setempat kolam bekas tambang itu disebut kolong.

“Timah sudah berlalu, tinggal sepah-sepah ini. Bagaimana sepah ini masih bisa memberikan kontribusi untuk kehidupan, dan kejayaan masyarakat,” katanya, Oktober lalu.

Dia hadir dalam acara scaling up dan media visit, salah satu proyek Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Yayasan Terangi, di Gusong Bugis, Desa Juru Seberang. Kelompok hutan kemasyarakatan (HKm) Seberang Bersatu, memperoleh izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan lindung seluas 757 hektar di lahan bekas tambang pada salah satu desa di Tanjung Pandang itu.

Mereka membangun Belitung Mangrove Park, memanfaatkan jasa lingkungan untuk pengembangan ekowisata berkelanjutan.

“Belitung Mangrove Park adalah program, yang disusun bersama Yayasan Terumbu Karang Indonesia. Menyusun program bagaimana merehabilitasi lahan bekas tambang jadi taman wisata mangrove, upaya rehabilitasi lahan dan sekuestrasi karbon,” kata Marwandi, Ketua HKm Juru Seberang. Sekuestrasi karbon adalah penangkapan dan penyimpanan karbon dioksida dari udara untuk waktu lama.

Kolam tambang dan tanah galian yang ditinggalkan begitu saja setelah timah dikuras di Pulau Belitung. Bangka Balitung, salah satu pemeirntah daerah yang dinilai rendah dalam menindaklanjuti penertiban izin tambang sebagai tindaklanjut Korsup KPK. Foto: Sapariah Saturi/ Mongabay Indonesia

Sedimentasi

Pulau Belitung, merupakan pulau tetangga, Bangka, pernah dikenal sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia bahkan dunia. Kini, masa keemasan timah Belitung, telah lewat. Tak hanya menyisakan kolam-kolam bekas tambang di daratan, juga kerusakan laut, terumbu karang karena eksploitasi mineral pantai dan lepas pantai.

Safran Yusri, peneliti dari Yayasan Terumbu Karang Indonesia (Terangi) dihubungi Mongabay 23 Oktober menyebutkan, terumbu karang di Belitung, rusak terutama karena sedimentasi dari penambangan legal maupun ilegal.

“Perairan di sana terutama pesisir sangat keruh. Semua, kecuali daerah-daerah tertentu seperti Tanjung Kelayang,” katanya.

Selain terumbu karang rusak, sedimentasi juga menyebabkan ikan menyusut. Nelayan pun terpaksa mencari ikan jauh ke tengah laut. Padahal, katanya, keragaman terumbu karang di Belitung, lumayan tinggi.

“Dari segi keragaman atau kekayaan margakarang dari sekitar 80, 56 margakarang ada di sana. Ini cukup besar. Dari tutupan sangat bervariasi. Mulai dari yang rusak di dekat daerah tambang, sampai kawasan cukup bagus di sekitar Pulau Burung, dengan tutupan mencapai 60%.”

Pulau Burung, terletak di sebelah utara Belitung , Desa Nelayan Tanjung Binga, Kecamatan Sijuk. Pulau kecil sekitar dua hektar ini memiliki pantai berpasir putih, dan batu granit raksasa.

Sedimentasi dampak tambang yang merusak terumbu karang membuat Yayasan Terangi menerapkan strategi pemulihan lahan di daratan. Kalau sedimentasi daratan terus terjadi, terumbu karang akan mati.

“Strategi menyelamatkan terumbu karang, kita naik ke darat. Kita ubah bekas tambang jadi kawasan mangrove. Diharapkan bisa menyaring dan memerangkap sedimen hingga mengurangi kepunahan terumbu karang. Kalau perbaikan seperti ini terus menerus, terumbu karang di Belitung, bisa membaik.”

Total cadangan karbon pada kawasan bekas tambang yang direhabilitasi terbilang rendah. Hasil survei Terangi pada awal proyek, mangrove sangat jarang, dan tumbuh kerdil. Pohon hanya 571 per hektar.

“Kita hitung stok karbon perhektar, hanya enam ton perhektar. Itu setara dengan pekarangan. Itu saking rusaknya. Total ada empat ribuan ton dalam 757 hektar itu. Penambahan dari rehabilitasi beberapa ratus kilogram karena umur baru dihitung satu tahun pertama.”

Terangi masih melanjutkan studi tentang besaran penyerapan karbon. Ada indikasi kenaikan sekitar1000 ton.

Selain dari koloni mangrove, stok karbon juga dari padang lamun yang ada di Juru Seberang. Perhitungan Terangi, perhektar bisa empat ton, lebih kecil dibanding potensi di darat. “Kendalanya, kami belum berhasil memetakan area lamun seberapa luas.”

Suwandi, anggota HKm Seberang Bersatu mengatakan, dugong diketahui kerap memasuki perairan sekitar padang lamun, di Kampung Juru Seberang. Sayangnya, sering ditangkap nelayan karena ketidaktahuan, kini jarang terlihat.

“Kami akan memperbaharui terumbu karang dan padang lamun, sekaligus pengembangan wisata di sana,” katanya.

Dia berharap, kesempatan melihat dugong jadi atraksi menarik bagi wisatawan, sekaligus melestarikan padang lamun.

 

Rendah karbon

Dalam waktu dekat program-program terkait isu perubahan iklim akan dikemas dalam pembangunan rendah karbon. Ia perpaduan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup. Pemerintah tampaknya serius mengarusutamaan pembangunan rendah karbon.

“Kita ingin kegiatan ke depan harus berorientasi kepada setidaknya sinergisme antara pembanguan ekonomi dengan pembangunan lingkungan. Kita berupaya menurunkan emisi, sisi lain meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Ekonomi di region juga meningkat. Istilah kerennya intensitas emisi per satuan output,“ kata Medrilzam, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas, saat di Belitung.

Kolong atau kolam bekas tambang timah di Belitung dilihat dari jendela pesawat. Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia

Data Bappenas, Indonesia berhasil menurunkan angka intensitas emisi nasional (emisi gas rumah kaca/GRK, per satuan output ekonomi) dari 681,16 ton CO2 ekuivalen permiliar rupiah pada 2010, jadi 512,08 ton CO2 ekuivalen permiliar rupiah pada 2016.

Kementerian Keuangan, katanya, memperkirakan tanpa intervesi green policy pertumbuhan ekonomi turun jadi 4% dari target 5-6%.

Bukti keseriusan implementasi konsep pembanguan rendah karbon, katanya, dengan memasukkan program itu dalam rencana program jangka menengah nasional lima tahun ke depan.

“Sudah kita canangkan. Ini jadi pertama kali dalam senjarah, negara ini mulai memprioritaskan isu lingkungan, perubahan iklim, dan pengurangan bencana mejadi prioritas nasional.”

Nantinya, kemajuan pertumbuhan tak hanya diukur PDB, juga kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial.

Pembangunan rendah karbon, katanya, bagus buat pertumbuhan ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.

Menurut dia, mulai 2020, kabinet baru sudah menetapkan salah satu prioritas pembangunan nasional adalah bidang lingkungan, pengurangan bencana, dan perubahan iklim.

“Ini salah satu contoh yang sudah kita trial, pembangunan rendah karbon. Kami apresiasi dengan Belitung Mangrove Park di Belitung Barat ini karena sumbangan dari ICCTF mungkin tidak seberapa.”

Ada target akan dicapai terkait perubahan iklim melalui proyek ICCTF bersama Yayasan Terangi, melalui Kelompok HKm Seberang Bersatu ini. Dia berharap, proyek ini membantu pemerintah menurunkan emisi GRK, 26% sampai 2020 pemerintah, dan 29% pada 2030.

“Soal penyerapan karbon, jelas mangrove ini menyerap emisi. Cadangan karbon mangrove juga cukup tinggi,” katanya.

Mitigasi berbasis lahan dengan merehabilitasi lahan bekas tambang ini membantu penyerapan emisi karbon, melindungi ekosistem sekitar pantai, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Medrilzam mengatakan, ICCTF adalah pekerjaan volunteer pertama kali oleh pemerintah, dalam hal ini Indonesia.

“Tahun 2009, pemerintah mulai menggagas satu trust fund dibentuk oleh pemerintah dalam kegiatan perubahan iklim. Tahun 2011, ICCTF berdiri, bisa diklaim itu pertama kali di dunia. Ada trust fund dibentuk pemerintah,” katanya, seraya bilang model serupa ditiru berbagai negara di dunia.

Secara keseluruhan, katanya, program ICCTF membantu menurunkan emisi GRK sekitar 9,4 juta CO2 ekuivalen dari 2016-2019.

“Harapan kami, ini bisa kita replikasikan di tempat lain. Biasa kalau sudah ada contoh lebih mudah mengaplikasikan di tempat lain.”

ICCTF sejak 2015-2018, telah mengelola dana Rp185,6 miliar, 30% berasal dari APBN. Sisanya, dari berbagai sumber seperti, USAID, UKCCU, Danida, dan lain-lain.

Dalam 2010-2018, ada 76 proyek tersebar pada 99 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 46 proyek merupakan mitigasi berbasis lahan, 22 adaptasi dan ketahanan, dan delapan proyek bidang energi. Jumlah pohon ditanam tak kurang dari satu juta pohon, dan karbon terserap sekitar 9,5 juta ton CO2 ekuivalen.

Sumber artikel: mongabay.co.id