July 12, 2019

Peluang Pembiayaan Perubahan Iklim di Indonesia

Membincang perubahan iklim, mungkin belum banyak yang paham mengenai keterkaitan antara perubahan pola cuaca ini dengan pembangunan dan keberlanjutan negara Indonesia. Hingga kini pembangunan di Indonesia masih dominan menggunakan sumber energi fosil yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyumbang pada peningkatan gas rumah kaca yang secara ilmiah terbukti mengubah pola iklim. Perubahan pola iklim ini mempengaruhi durasi musim kemarau dan musim penghujan yang tentunya akan mempengaruhi hasil panen dan hasil penangkapan ikan. Kemudian siapa yang paling terdampak atas perubahan-perubahan tersebut? Masyarakat yang penghasilannya bergantung pada kedua mata pencaharian tersebut serta masyarakat yang belum paham mengenai penanggulangan bencana terkait perubahan iklim tersebut. Program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilakukan untuk mengatasi kerentanan yang dihadapi kelompok rentan tersebut.

Mitigasi merupakan upaya yang dilakukan mulai dari penyadaran, peningkatan kemampuan, hingga melalui pembangunan fisik untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui berbagai cara seperti penanaman pohon dan penggunaan energi terbarukan, contohnya instalasi panel surya untuk mendukung kegiatan rumah tangga. Sedangkan adaptasi diartikan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim misalnya dengan pembangunan tanggul laut untuk mengantisipasi naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim.

Untuk melakukan program adaptasi dan mitigasi dibutuhkan pendanaan yang konsisten dan tepat sasaran. Pendanaan yang memadai memungkinkan Indonesia untuk mencapai target emisi yang di janjikan dalam konferensi Iklim Perjanjian Paris dan berpotensi memberikan jaminan bagi kelompok rentan untuk tetep bertahan hidup, menikmati panen raya secara berkelanjutan, serta mendapat perlindungan terbaik dalam mengantisipasi dampak-dampak beragam dari perubahan iklim. Terdapat tiga sumber pendanaan iklim di Indonesia. Pertama, pembiayaan yang menggunakan dana publik melalui alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Kedua, pembiayaan yang berasal dari luar negeri, yang dapat diterima dalam bentuk hibah atau pinjaman. Ketiga, pembiayaan yang diberikan oleh sektor swasta, salah satunya adalah CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak sosial terhadap masyarakat. Dan juga tidak kalah menarik adalah bentuk pendanaan swasta yang bersifat progresif atau dikenal dengan istilah obligasi hijau (Green Bond). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, obligasi hijau adalah surat berharga yang bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

Sebagai sebuah entitas yang terbentuk pada 2009, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dibentuk dengan tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara sepihak sebesar 26% dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.  Pada KTT G-20 pada bulan September 2009, Presiden Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi GRK secara sepihak sebesar 26% dan hingga 41%  dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Mempertimbangkan besarnya investasi yang diperlukan untuk berhasil menerapkan strategi perubahan iklim Indonesia dan mempertimbangkan tingginya permintaan untuk koordinasi dan harmonisasi pendanaan, Pemerintah Indonesia (IHSG) meluncurkan ICCTF pada 14 September 2009.

Indonesia Climate Change Trust Fund mengisi diskusi ” Akses dan Peluang Pendanaan Iklim di Indonesia” yang diadakan oleh Friedrich Naumann Stiftung Indonesia dan Climate Institute pada 28 Juni 2019 lalu di Jakarta. Sudaryanto selaku Team Leader PMU USAID mewakili ICCTF dalam diskusi ini menjelaskan bahwa ICCTF  mengelola pendanaan iklim yang bersumber dari luar negeri untuk program adaptasi dan mitigasi, salah satu fokus program pendanaan mitigasi adalah yang berbasis lahan. Program ini didesain untuk mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi yang berasal dari kerusakan hutan dengan mencegah konversi hutan dan kebakaran hutan, serta meningkatkan praktek pertanian yang ramah lingkungan. Tahap pengelolaan dana yang dilakukan ICCTF adalah dengan melakukan sayembara proposal yang ditujukan kepada organisasi masyrakat sipil dengan pengalaman kerja di bidang mitigasi perubahan iklim, adaptasi, dan pengelolahan sumber daya alam berbasis masyarakat.

ICCTF telah memberikan sebuah peluang yang sangat berarti untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Namun di sisi lain, fenomena perubahan iklim dan dampaknya terjadi dan berlangsung sangat pesat. Keterbatasan informasi terkait pendanaan iklim, hambatan kaku regulasi pendanaan dan instrumen pendanaan yang bertentangan dengan kebutuhan program akan menihilkan usaha-usaha yang sudah ada dan benih-benih konsep yang berpotensi menyelamatkan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan sebuah upaya kolaboratif pemerintah, swasta, warga sipil, dan dunia internasional untuk memetakan ekosistem pendanaan perubahan iklim di Indonesia.

foto: FNF Indonesia